Link Ropeg

 

Situs Terkait

1. BKN
2. SETNEG
3. KEMENPAN
4. KEMENKEU
5. PERATURAN & UU
6. KEMHAN
7. BPKP


 

 

 

 

Voting

Apakah situs portal Informasi Kepegawaian Setjen Kemhan RI yang baru ini berguna untuk Anda?

Ya
Tidak


HIT

Anda pengunjung ke : Sejak 24-Nov-2014


Penyempurnaan Pola Mutasi

Dalam rangka menjamin objektivitas dan transparansi dalam perpindahan jabatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan, saat ini Tim Reformasi Birokrasi Pusat telah menyusun Konsep Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Pola Mutasi Jabatan Karir di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pedoman Penyusunan Pola Mutasi Jabatan Karir di lingkungan Kementerian Pertahanan akan menjadi acuan bagi setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam menyusun pola mutasi jabatan karir. Jabatan karir adalah jabatan struktural (eselon II, III dan IV) dan jabatan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pola Mutasi jabatan karir meliputi,

 a) Perpindahan jabatan vertikal, terdiri dari,
      Perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih rendah
      ke eselon yang lebih tinggi,

 b) Perpindahan jabatan horizontal, terdiri dari,
      Perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama,
      atau
      Perpindahan jabatan fungsional dalam tingkat yang sama
      pada unit yang berbeda

 c) Perpindahan jabatan diagonal, terdiri dari:
      Perpindahan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional,
      atau
      Perpindahan jabatan fungsional ke dalam jabatan struktural.

Pola mutasi jabatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan perlu mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut :

    - Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam  peraturan perundang-undangan yang mengatur  perpindahan jabatan struktural atau jabatan fungsional,

    - Unsur prestasi kerja,

    - Jangka waktu menduduki jabatan dan lokasi unit kerja,

    - Peringkat jabatan,

    - Hukuman disiplin PNS, dalam hal PNS yang bersangkutan pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai,

    - Persyaratan khusus yang ditentukan unit eselon I.

Pengecualian atas aspek yang dipertimbangkan sebagaimana dimaksud diatas butir (b) sampai dengan (f) merupakan kewenangan Menteri Pertahanan.
Setiap Unit eselon I wajib menyusun dan melaksanakan pola mutasi jabatan karir  dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pola Mutasi ini.

© 2010 Biro Kepegawaian Setjen Kemhan RI