Link Ropeg


Situs Terkait

1. KEMHAN
2. SETNEG
3. KEMENPAN
4. KEMENKEU
5. PERATURAN & UU
6. BKN
7. BPKP
8. LKPP


 

 

 

 


 
 

Voting

Apakah situs portal Informasi Kepegawaian Setjen Kemhan RI yang baru ini berguna untuk Anda?

Ya
Tidak


 

SISTEM PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA KE DEPAN DALAM MEWUJUDKAN UPAYA PERTAHANAN NEGARA

31-05-2011

OLEH : LETKOL CHB D. PAKEL
KASUBBAG LAHDAFOR ROPEG SETJEN KEMHAN

PENDAHULUAN

Reformasi di bidang pertahanan Negara dilaksanakan secara konsepsional yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Reformasi pertahanan Negara merupakan salah satu perwujudan dan komitmen reformasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut, mencakup penataan struktur, kultur dan tata nilai sebagai satu kesatuan perubahan yang utuh dan menyeluruh. Kecenderungan globalisasi ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi sangat mempengaruhi sifat dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional, saat ini berkembang menjadi multidimensional, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dalam bentuk ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dilaksanakan bersama komponen lain dari kekuatan bangsa.

Geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan yang letak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menyebabkan kondisi nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis. Mencermati dinamika konteks strategis baik global, regional maupun domistik, maka ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia ke depan, dapat berbentuk ancaman keamanan tradisional dan ancaman non-tradisional.

Dalam Pembukaan UUD 1945, kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa serta ikut secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Berangkat dari kondisi tersebut diatas, maka kepentingan strategis pertahanan negara kedepan meliputi kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang bersifat mendasar dan kerjasama internasional di bidang pertahanan. Kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain diletakan di atas prinsip-prinsip kerjasama luar negeri pemerintah Indonesia, serta diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan sektor pertahanan negara maupun untuk tujuan menciptakan stabilitas keamanan kawasan regional dunia.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia diperkirakan lebih besar kemungkinan berasal dari ancaman non-tradisional baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri. Oleh karena itu kebijakan mengatasi ancaman non-tradisional merupakan prioritas dan sangat mendesak. Dalam pelaksanaannya mengedepankan TNI dengan menggunakan Operasi selain Perang. TNI melaksanakan OMSP bersama-sama dengan segenap komponen bangsa lain dalam suatu keterpaduan usaha sesuai tingkat eskalasi ancaman yang dihadapi terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.

Essay singkat ini akan menjelaskan tentang konsepsi Sishanta dikembangkan dalam NKRI dan mampu Deterence effect yang efektif untuk mengatasi ancaman di era globalisasi dan Sishanta akan mampu memberikan efek tangkal yang tangguh dalam rangka memantapkan pertahanan negara serta konsepsi pertahanan negara kedepan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI yang lebih efektif dihadapkan degan segala keterbatasan yang ada.

ALTERNATIF PEMECAHAN PERMASALAHAN

Bangsa Indonesia tentang ancaman mengandung pengertian berdasarkan cadek 88 umum adalah suatu agresi pihak lawan secara terbuka dengan menggunakan kekuatan angkatan bersenjata untuk menduduki dan menguasai. Ancaman ini dapat berkembang melibatkan negara-negara lain yang dapat menjurus kepada bentuk perang total yang melibatkan berbagai negara diseluruh dunia. Ancaman semacam ini akan dihadapi oleh seluruh kekuatan nasional yang dimiliki dengan pengerahan seluruh kekuatan TNI secara manunggal dengan rakyat, melalui perlawanan rakyat semesta yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta).

Pandangan Bangsa Indonesia tentang ancaman seperti yang telah dituangkan didalam pembukaan UUD 1945, yang berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

IDENTIFIKASI MASALAH

Ancaman dapat menggunakan kekuatan bersenjata atau tidak dengan menggunakan senjata, yang dapat muncul setiap saat, terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Maka permasalahan yang harus dihadapi adalah dengan melihat Indonesia sebagai negara kepulauan, konsepsi Sishanta dikembangkan dalam NKRI dan mampu Deterence effect yang efektif untuk mengatasi ancaman di era globalisasi, Sishanta akan mampu memberikan efek tangkal yang tangguh dalam rangka memantapkan pertahanan negara dan konsepsi pertahanan negara kedepan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI yang lebih efektif dihadapkan degan segala keterbatasan yang ada.

ALTERNATIF PEMECAHAN PERMASALAHAN

Negara Indonesia memiliki posisi strategis karena terletak pada posisi silang antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan antara benua Australia dan Asia. Posisi strategis ini tentunya sangat menguntungkan Indonesia dilihat dari segi ekonomi. Dilihat dari sumber daya alamnya Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang tak ternilai harganya kondisi ini akan menjadi ancaman bagi bangsa dan negara kita.

Kondisi saat ini ancaman masih ada dengan negara-negara agresor tetap yang ingin menguasai Indonesia dengan berbagai acaman isu global yang dihembuskan antara lain : pelanggaran HAM, lingkungan hidup, negara sarang teroris dll. yang pada intinya bahwa negara-negara tersebut ingin melakukan invansi militer dengan mendapat dukungan dan persetujuan dari dunia internasional. Belum lagi masalah-masalah bilateral yang menyangkut masalah perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga terutama dengan negara Malaysia, Singapur dan Papua New Gini.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas maka penulis akan menggunakan kerangka analisis sebagai pisau analisa. Penulis menggunakan pendekatan UU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimana di dalamnya ada TNI AD sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dan UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara Bab III pasal 6 dan pasal 7 tentang penyelenggaraan pertahanan negara yang menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
Di dalam “Buku Putih Pertahanan” TNI, dapat kita lihat bahwa bersandarkan pada reformasi pertahanan nasional, pembacaan konteks strategis serta perkiraan ancaman dan kepentingan strategis pertahanan, maka kebijakan strategis penyelenggaraan pertahanan negara tetap bersandar pada sistem pertahanan semesta (sishanrata). Karena sudah jelas bahwa kepentingan strategis pertahanan Indonesia pada dasarnya adalah terwujudnya penyelenggaraan pertahanan yang mampu menjamin upaya pemenuhan kepentingan nasional. Oleh karena itu, maka pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri. Dalam konteks strategis, hakekat pertahanan negara merupakan salah satu upaya mewujudkan keamanan nasional (national security) dengan kekuatan militer Bab V Kebijakan Strategis Penyelenggaraan Pertahanan Negara sub bab Konsep Strategis. Dalam “Buku Putih Pertahanan 2003” dijelaskan ada dua ancaman atas pertahanan di Indonesia, pertama ancaman tradisional, yaitu agresi atau invasi dari negara lain, yang itu dianggap kecil kemungkinannya, salah satu faktornya adanya peranan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Dan yang kedua ancaman non tradisional, yang bagi “Buku Putih Pertahanan 2003” merupakan ancaman yang lebih besar dari ancaman tradisional, yang itu meliputi: terorisme; separatisme; radikalisme; konflik komunal; kerusuhan sosial; perompakan dan pembajakan di laut; imigrasi ilegal; penangkapan ilegal; pencemaran laut; penebangan kayu ilegal; dan penyelundupan.

Pada Buku Putih Pertahanan tahun 2003 Bab IV Perkiraan Ancaman dan Kepentingan Pertahanan Strategis menyebutkan bahwa kepentingan strategis pertahanan negara kedepan, meliputi kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang bersifat mendesak, dan kerjasama internasional di bidang pertahanan. Maka kepentingan strategis yang bersifat mendesak diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan aktual dimaksud, agar keutuhan wilayah NKRI, keselamatan dan kehormatan bangsa dapat terjamin. Dengan demikian maka perioritas penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan yang timbul di dalam negeri: kebijakan strategis pertahanan Indonesia yang diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional merupakan perioritas dan sangat mendesak. Dalam pelaksanaannya mengedepankan TNI dengan menggunakan Operasi Militer selain Perang (OMSP). Penggunaan kekuatan TNI dalam tugas OMSP diarahkan untuk kepentingan pertahanan yang bersifat mendesak. Tugas-tugas mendesak tersebut antara lain melawan terorisme, menghadapi kelompok separatis Aceh dan Papua, menghadapi gangguan kelompok radikal, mengatasi konflik komunal, mengatasi perampok dan pembajak, mengatasi imigrasi ilegal dan pencemaran laut, mengatasi penebangan kayu ilegal, mengatasi penyelundupan, membantu pemerintahan sipil dalam mengatasi dampak bencana alam, penanganan pengungsi, bantuan pencarian dan pertolongan (Search an Rescue), pengamanan tugas-tugas perdamaian dunia.

Ciri masyarakat global antara lain adanya saling ketergantungan antar bangsa dan tidak jarang berkembang dalam suatu kompetisi yang ketat. Bersamaan dengan itu peta politik dunia cenderung berkembang ke arah perebutan pengaruh sebagai bagian dari perebutan pengaruh antar bangsa, baik pada lingkup global maupun regional. Isu-isu keamanan yang di masa lalu lebih menonjolkan aspek geopolitik dan geostrategi, seperti pengembangan kekuatan militer dan senjata strategi serta hegemoni mulai bergeser ke arah isu-isu keamanan seperti terorisme, perompakan dan pembajakan, penyelundupan manusia, senjata dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Isu-isu ini menunjukan peningkatan cukup tajam dan berkembang menjadi isu keamanan dunia.

Dalam konsep keamanan yang kini mengemuka yaitu security with, disadari bahwa keamanan suatu negara hanya bisa tercipta apabila bekerjasama dengan negara sekawasan guna secara bersama menangkal ancaman yang muncul, baik ancaman tradisional maupun non tradisional. Sejarah kemudian menunjukan bahwa ancaman tradisional bisa muncul dari ancaman non tradisional, begitu pula sebaliknya. Pasangan Kahin (Audrey R Kahin dan George McT Kahin 1997), menyebutnya sebagai subversib sebagai politik luar negeri, yaitu sebuah operasi rahasia untuk mendukung gerakan subversib di Indonesia dalam rangka menjatuhkan Soekarno. Pasangan Kahin membeberkan keterlibatan Amerika dalam pemberontakan PRRI-PERMESTA, yang disebutnya sebagai suatu gerakan rahasia paling dirahasiakan dalam sejarah gerakan rahasia Amerika di seberang lautan. Amerika juga diduga keras terlibat dalam tragedi kemanusiaan tahun 1965-1966, misalnya seperti yang ditunjukan oleh Arnold C Brackman (2000) yang melihat Indonesia sebagai front kedua di belakang Vietnam.

Penyebab konflik kekerasan bersenjata, apakah itu yang berbentuk konflik komunal, separatisme, terorisme, dan radikalisme adalah faktor internal. Tetapi tetap tidak menutup kemungkinan adanya penyebab eksternal yang semakin dipicu pasca tragedi WTC. Ada empat faktor penting yang menentukan pihak luar memiliki arti penting dalam penyebab dan penyelesaian konflik sosial dalam suatu negara (Hugh Miall et al, 2002): Pertama. Sumber-sumber konflik kontemporer terletak di luar sebuah negara. Komunitas internasional seringkali yang paling bertanggungjawab atas timbulnya sebuah konflik. Kedua. Meningkatnya interdependensi bermakna bahwa konflik kontemporer mempengaruhi kepentingan kawasan regional yang berdekatan. Ketiga. Kombinasi penderitaan manusia dan transparansi media membuat sulit bagi pemerintah luar untuk tetap bertahan tidak melakukan apa-apa. Keempat. Hampir semua kajian sepakat bahwa banyak konflik yang berlarut-berlarut hanya dapat diselesaikan ketika sumber-sumber dari luar dilibatkan.

Dengan demikian sebagai upaya dalam membentengi perkiraan ancaman yang akan terjadi maka kekuatan pertahanan bertumpu pada TNI AL dan TNI AU sebagai pertahanan I (penyangga) dan II (pertahanan), sebagai faktor penggentar, sehingga fungsi TNI AD diperlukan jika serangan musuh telah sampai di zona pertahanan III (perlawanan) dan untuk menjaga daerah perbatasan terutama di Kalimantan, Timor Leste dan di Papua.
Berdasarkan UU No. 34/2004 tentang TNI operasi militer untuk perang merupakan tugas pokok TNI dalam menghadapi invasi dari negara asing, berdasarkan hal tersebut dalam mewujudkan operasi perlawanan wilayah satuan kewilayahan yang sudah tergelar di beberapa wilayah akan menghadapi invasi/agresi negara lain yang akan dan telah mengancam keselamatan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta kehormatan bangsa dengan konsep penyelenggaraan operasi pertahanan wilayah dalam rangka perang semesta.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memperbaiki perkiraan ancaman, perencanaan strategis, postur pertahanan, dan penyelerasan strategik dan sinkronisasi hukum :
1. Regulasi politik pertahanan dalam rangka konsolidasi demokrasi.
2. Penilaian potensi ancaman (threat assesement) eksternal (tradisional atau konvensional) dan internal (non tradisional atao non konvensional) serta penilaian kemampuan pertahanan (capability assesement) yang harus dikembangkan Indonesia.
3. Modernisasi pertahanan, Reformasi internal TNI, dan Penyelarasan strategik dan sinkronisasi hukum aspek-aspek keamanan nasional dalam rangka membangun Postur Pertahanan Nasional, Struktur Kekuatan dan grand design alut sista yang sesuai dengan ancaman, aspek-aspek geo politik dan geo strategis, konsep perang modern dan revolution in military affairs (RMA).
4. Postur pertahanan difungsikan bagi konsolidasi nasional (kemerdekaan nasional dan integrasi republik) dan konsolidasi demorasi (demokratisasi, penegakan hak asasi manusia, dan keadilan sosial) sebagai kepentingan nasional Indonesia yang akan dijadikan perjuangan nasional dalam rangka membentuk komunitas demokratik dikawsan regional maupun internasional.

Dari realitas dan kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang cukup rawan dan syarat akan kepentingan negara-negara lain, maka menurut hemat Penulis bahwa konsepsi sistem pertahanan semesta yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia sebagai sistem pertahanan negara masih cukup aktual dan mampu memberikan detterent effect yang handal dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI sepanjang pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan politik yang mendukung upaya pertahanan negara baik dalam rangka pembinaan komponen utama TNI maupun dalam rangka pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung.

Selanjutnya untuk menjawab bagaimana pola dan bentuk Sishanta bagi bangsa Indonesia perlu dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan sistem pertahanan negara kedepan diarahkan untuk mewujudkan kemampuan dan kekuatan komponen-komponen pertahanan negara yang handal agar mampu mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan yang muncul. Guna mewujudkan sistem pertahanan negara sesuai yang diharapkan, mengharuskan kita untuk memperhatikan beberapa hal yang berpengaruh terhadap pelaksanaannya, terutama penyesuaian dengan kondisi geografi Indonesia. Dari penjelasan mengenai landasan pemikiran yang berkaitan dengan sistem pertahanan negara dihadapkan dengan kondisi nyata, maka perlu meninjau kemampuan sistem pertahanan negara yang pernah ada sampai dengan kondisi yang ada sekarang. Hal ini dimaksudkan agar sistem pertahanan negara yang diharapkan dapat mencapai pada harapan ideal sebagai kekuatan yang handal dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula adanya peluang dan kendala yang diberikan dari pengaruh lingkungan strategis akan memberikan pemahaman yang mendalam dalam rangka penyelenggaraan penataan sistem pertahanan semesta sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu pola dan bentuk Sishanta diatur sebagai berikut : Pertama, Sishanta disusun dengan komposisi yang dapat menampung jati diri TNI, peran, tugas pokok, dan fungsi TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Kedua, Sishanta diarahkan menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan kemampuan, kekuatan, dan penggunaan atau operasionaliasi TNI guna mengatasi dan menanggulangi setiap ancaman yang datang baik ancaman militer maupun non militer. Ketiga, Sishanta disusun dengan mengakomodasikan setiap perubahan yang ditimbulkan oleh perkembangan lingkungan strategis, dan pengaruh globalisasi dan bersifat kenyal serta memiliki apresiasi terhadap perkembangan strategis yang bermuara kepada bentuk ancaman yang akan dihadapi di masa mendatang. Keempat, Sishanta memformulasikan nilai-nilai instrinksik berbagai doktrin pertahanan dan sejarah masa lalu, kemudian mentranformasikannya ke dalam nilai-nilai instrumental (praxis) yang sesuai dengan tatanan negara modern Indonesia. Kelima, Sishanta merupakan gabungan dari doktrin angkatan yang kedudukannya lebih tinggi satu tingkat (tidak sejajar), sedangkan Mabes TNI merupakan organisasi pengguna kekuatan dan pembinaan kesiapsiagaan operasional TNI. Keenam, Doktrin Angkatan merupakan arah atau pedoman bagi pembinaan kekuatan matra masing-masing angkatan serta arah bagi penggunaan kekuatan dalam rangka operasi TNI.

Kemudian yang terakhir tentang bagaimana konsep pertahanan negara ke depan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI yang lebih efektif dihadapkan segala keterbatasan yang masih kita miliki berikut hakekat ancaman saat ini, selain konsepsi Sishanta yang kita kembangkan saat ini, menurut Penulis adalah sebagai berikut : Pertama. Mengoptimalkan penggelaran kekuatan TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara melalui penataan penyebaran keseluruh penjuru tanah air dengan pengerahan kekuatan dan dukungan pangkalan, koordinasi dan kerjasama internal TNI, serta pendayagunaan sistem dan metoda; Kedua, Menata penyebaran kekuatan TNI sesuai dengan perkiraan arah datangnya ancaman; Ketiga, Menempatkan kekuatan TNI yang diprioritaskan di daerah konflik, daerah rawan, serta wilayah perbatasan baik darat, laut maupun udara; Keempat, Meningkatkan pengerahan kekuatan TNI sesuai dengan kebutuhan operasional aspek pertahanan dan keamanan; Kelima, Meningkatkan kesiapsiagaan untuk kebutuhan operasi tempur/militer (striking forces) dan untuk kesiapan tugas-tugas bantuan; dan keenam adalah Meningkatkan kesiapan dan frekuensi operasi keamanan laut, patroli udara, operasi khusus dan patroli perbatasan.

PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konsepsi sistem pertahanan semesta dalam upaya pertahanan negara tidak hanya menempatkan TNI sebagai komponen utama, namun juga rakyat dan sumber daya nasional yang dimiliki sebagai komponen cadangan dan pendukung masih cukup aktual dan masih mampu memberikan detterent effect yang optimal dalam rangka membendung hakekat ancaman yang timbul dan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Demikian pula kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan dan terletak pada posisi silang, menimbulkan berbagai ragam kecenderungan negatif baik dari perspektif internasional, regional, maupun nasional yang menampilkan serangkaian tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpotensi meningkat eskalasinya menjadi ancaman. Dengan munculnya sejumlah ketidakpastian dari perkembangan lingkungan strategis, maka penyusunan kekuatan pertahanan negara yang didasarkan kepada pendekatan geografis, dapat dijadikan tolok ukur penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan negara sehingga dapat ditransformasikan kekuatannya dalam menghadapi perubahan dan dinamika ancaman.

Dengan demikian sebagai upaya dalam membentengi perkiraan ancaman yang akan terjadi maka kekuatan pertahanan bertumpu TNI AL dan TNI AU sebagai pertahanan I (penyangga) dan II (pertahanan), sebagai faktor penggentar, sehingga fungsi TNI AD diperlukan jika serangan musuh telah sampai di zona pertahanan III (perlawanan) dan untuk menjaga daerah perbatasan terutama di Kalimantan, Timor Leste dan di Papua.

Saran, Perlu kerjasama dengan negara sekawasan sehingga secara bersama dapat menangkal ancaman yang muncul, baik ancaman tradisional maupun non tradisional. Perlu peran diplomasi pemerintah dalam membina hubungan kerja sama antar negara dikawasan dalam mencegah ancaman yang mungkin akan timbul baik dari luar negeri maupun dalam negeri.


Daftar Referensi :
1. Naskah Departemen tentang Sistem Pertahanan Rakyat Semesta.
2. Naskah Departemen tentang Undang-Undang RI Nomor 3/2002 tentang Hanneg.
3. Naskah Departemen tentang Undang-Undang RI Nomor 34/2004 tentang TNI.
4. Juwono Sudarsono, Pertahanan dan Keamanan Negara,
URL Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/10/opini/1604621.htm, Revisi Terakhir: 24 Mar 05, Copyright © 2001 Unisosdem, Developed by eLS'
5. Agus Widjojo, Buku Putih Pertahanan RI 2003: Menuju Fungsi Pertahanan Murni, Copyright © Sinar Harapan 2003.
6.. Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21, http://www.dephan.go.id

 

© 2010 Biro Kepegawaian Setjen Kemhan RI