Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Link Ropeg


Situs Terkait

1. KEMHAN
2. SETNEG
3. KEMENPAN
4. KEMENKEU
5. PERATURAN & UU
6. BKN
7. BPKP
8. LKPP


 

 

 

 


 
 

Voting

Apakah situs portal Informasi Kepegawaian Setjen Kemhan RI yang baru ini berguna untuk Anda?

Ya
Tidak



Penomoran Peserta Ujian Dinas Tk.I dan KPPI 2015
Sosialisasi UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Modul Diklatpim
TRADISI PEMBARETAN PNS KEMHAN TA. 2015
Pengumuman Kelulusan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah TA.2014
PENGUMUMAN TENAGA HONORER K2 KEMHAN YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI CPNS KEMHAN T.A 2013
Penomoran Peserta Ujian Dinas Tk.I dan KPPI 2015
Sosialisasi UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Modul Diklatpim
TRADISI PEMBARETAN PNS KEMHAN TA. 2015
Pengumuman Kelulusan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah TA.2014
PENGUMUMAN TENAGA HONORER K2 KEMHAN YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI CPNS KEMHAN T.A 2013

CPNS KEMHAN TA 2013

Berita Lainnya

Penomoran Peserta Ujian Dinas Tk.I dan KPPI 2015

Ujian Dinas Tk.I dan Ujian Penyesuaian Ijazah T.A.2015 bagi PNS Kemhan ini dikuti oleh PNS yang berdinas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Unit Organisasi Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU serta Wantannas. Penomoran Peserta Ujian Dinas Tk.I dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS Kemhan T.A. 2015 Lihat Seluruhnya
[selengkapnya]

Sosialisasi UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jakarta, 19 Agustus 2015 Biro Kepegawaian Setjen Kemhan melaksanakan sosialisasi Undang-undang ASN yakni UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Tendean Lt.8 Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat
[selengkapnya]

Modul Diklatpim

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang. Pemerintahan Negara yang diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945 adalah pemerintahan demokratis, desentralistis, bersih dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil. Ketentuan tentang bentuk pemerintahan seperti tersebut tertuang dalam berbagai Undang-Undang sebagai pelaksanaan dari UUD RI Tahun 1945 yang merupakan sublimasi cita-cita luhur bangsa sebagaimana tercantum dalam UUD RI Tahun 1945 tentang tata pemerintahan yang baik atau good governance. Untuk menyelenggarakan pemerintahan seperti tersebut perlu dibangun aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, berintegritas tinggi, serta berkemampuan dan berkinerja tinggi.
[selengkapnya]

 

 
Struktur Organisasi
Peraturan
Kepegawaian
     
Berita
Administrator
Album Foto

© 2010 Biro Kepegawaian Setjen Kemhan RI